Dana Penguatan Infrastruktur 3 Miliar Sempat Terkendala Di ULP

PINGGIR - Dana penguatan infrastruktur sebesar Rp 3 miliar sempat terkendala di Unit Lelang dan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bengkalis. Karena sebanyak 9 paket pembangunan infrastruktur di Kecamatan Pinggir nilainya melebihi Rp 100 juta, oleh karena itu pengerjaannya pun harus melalui lelang di ULP Bengkalis.

Demikian hal itu dijelaskan Camat Pinggir Kasmarni S.Sos kepadakabarduri.com, Selasa (13/11) saat ditemui di ruang kerjanya, bahwa meskipun saat ini baru ada keputusan dari hasil lelang tersebut. Kasmarni pun tetap optimis pengerjaannya selesai tepat waktu. Saat ini pun, dirinya sudah mengintruksikan setiap kontraktor untuk mengesa pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana penguatan infrastruktur Rp 3 miliar dan Inbup Rp 1 miliar.

"Kita sudah melakukan pertemuan dengan semua kontraktor yang mengerjakan proyek dana penguatan infrastruktur yang totalnya Rp 3 miliar itu untuk mempercepat pengerjaannya. Hal itu pun kita sampaikan untuk pengerjaan proyek Inbup dengan total Rp 1 miliar. Meskipun hujan sering turun belakangan ini, itu tidak dijadikan alasan yang mendasar proyek tidak selesai," tuturnya.

Dirinya juga memaparkan, bahwa saat ini masyarakat Kecamatan Pinggir yang berada di desa-desa sangat merasakan pengaruh dari dana penguatan infrastruktur dan Inbup. Buktinya, saat ini dalam mengajukan pembangunan jalan saja, mereka tidak harus melalui proses yang panjang, hanya tinggal mengajukannya ke pihak Pemerintahan Kecamatan Pinggir saja.

"Masyarakat yang paling tersa di desa-desa yang berada di pedalaman Kecamatan Pinggir. Mereka saat ini bisa merasakan bagaimana pembangunan yang merata di desa mereka masing-masing. Namun, pembangunan yang ada saat ini tidak hanya dari dana penguatan infrastruktur dan Inbup saja, melainkan dari proyek Pemkab sendiri pun ada di Kecamatan Pinggir," pungkasnya. (fely)

Foto : Pembangunan box culvert melalui dana penguatan infrastruktur Rp 3 miliar terus digesa di dekat Kantor Camat Pinggir, Selasa (13-11).

Eselon IV dan Eselon III Dilingkup Disnakertrans Bengkalis Dilantik

DURI - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bengkalis, Senin (12/11) melantik 5 orang di Eselon IV dan 1 orang di Eselon III dijajarannya. Untuk Eselon IV setingkat dengan Kasi, Kepala UPTD dan Kabag. Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Kepala Disnakertrans H Hermizon didampingi Camat Mandau H Hasan Basri di Gedung Bathin Bertuah.

Sementara itu, pelantikan 1 orang di Eselon III terpaksa ditunda karena, pejabat yang bersangkutan berhalangan hadir dalam acara tersebut. Yang mana inti dari pelantikan Eselon IV dan Eselon III merupakan penyegaran, yang tujuannya untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan kinerja Disnakertrans Bengkalis.

Demikian hal tersebut disampaikan Kepala Disnakertrans Hermizon kepada kabarduri, Senin (12/11), bahwa mencermati situasi dan kondisi tenaga kerja di Kecamatan Mandau akhir-akhir ini, sangat fenomenal dengan adanya perselisihan karyawan dan perusahaan. Kiranya pejabat yang baru dilantik harus mampu meminimalisir permasalahan yang ada.

"Palagi aksi demo di Kota Duri cukup tinggi. Karena itu khusus Eselon yang membidangi persoalan ini harus mampu untuk mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang ke depannya. Bila buruh terus menerus turun ke jalan menyuarakan aspirasinya, akan memperlihatkan ke daerah luar daerah ini kurang kondusif. Rugi semua pihak. Investor yang akan menanamkan modal ke daerah ini pun akan berpikir ulang," terangnya.

Eselon IV yang dilantik dilingkup Disnakertrans Kabupaten Bengkalis, Kasi Jamsostek, H Ramlis, Saparian mengisi Kasi penempatan dan lainnya. Meski 5 orang Eselon sudah resmi menjabat dilingkup Disnakertrans ternyata masih ada dua meja masih kosong, Kasi Informasi pasar kerja (IPK) misalnya kosong setelah ditinggal Kasinya bertugas ke Kasi lainnya. (fely)

6 Unit RLH Babussalam Sudah 40 Persen

DURI - Sebanyak 6 unit rumah layak huni (RLH) di Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, telah mencapai 40 persen pembangunannya. Demikian hal itu disampaikan Lurah Babussalam Dadang Mustari, bahwa mereka yang mendapatkan RLH tahun ini memang layak dari hasil pendataan pihak kelurahan.

"Kalau dari hasil pendataan kelurahan ada 36 KK rumah tangga miskin yang layak mendapatkan RLH. Namun, tahun lalu kita mendaptkan bantuan sebanyak tujuh unit RLH dan tahun ini sebanyak enam RLH. Jadi, tinggal 23 KK rumah tangga miskin yang menunggu dan mendambakan memiliki RLH bantuan Pemkab Bengkalis di Babussalam," terang Dadang kepada kabarduri.com, Jumat (9/11).

Dadang pun  optimis, kalau pembanguan 6 unit RLH di Kelurahan Babussalam akan selesai tepat waktu pada akhir tahun 2012 ini. Dirinya juga berharap, tahun 2013 mendatang, Kelurahan Babussalam mendapatkan kembali jatah RLH dari Pemkab Bengkalis.

Sedangkan di tempat terpisah, Ketua Organisasi Masyarakat Swadaya (OMS) Kelurahan Talang Mandi Defrizon kepada kabarduri.com, mengatakan bahwa dana tahap awal sudah cari pada hari Kamis (8/11) kemarin. Dirinya pun bersama masyarakat di Kelurahan Talang Mandi bisa mengesa pembangunan RLH yang ada di Kelurahan Talang Mandi, karena dana tahap awal sudah cair.

"Saat ini 6 unit RLH yang didapatkan Kelurahan Talang Mandi dari bantuan Pemkab Bengkalis untuk keluarga miskin sudah mencapai 20 persen secara keseluruhan. Kami saat ini dalam tahap pemasangan kusen. Kita pun terus mengesa pembanguan RLH, namun hujan terkadang yang menjadi kendala saat pembangunan berjalan," jelasnya. (fely)

Foto : Ilustrasi

BNK Sosialisaikan Bahaya Narkoba Gelombang III Di Mandau

DURI - Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bengkalis memberikan sosialisasi bahaya narkoba dan minuman keras (miras) gelombang ke III di Kantor Desa Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Kamis (8/11). Kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk kepedulian BNK Bengkalis, Kesbangpolinmas Bengkalis dan Satuan Narkoba Polres Bengkalis ntuk membentengi masyarakat agar tidak terjerumus lemah gelap narkoba.

Demikian hal itu disampaikan Wakil Bupati Bengkalis Drs H Suayatno yang juga Ketua BNK Bengkalis dalam pidatonya, bahwa sosialisasi seperti ini perlu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan dari tahun ke tahun. Melalui sosialisasi ini, akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyrakat, khususnya generasi muda tentang bahaya narkoba.

"Saat ini penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kabupaten Bengkalis terus meningkat, baik kuantitas maupun kualitas. Tentunya kondisi ini sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Terutama para remaja sebagai generasi muda penerus bangsa, sangat rentan akan bahaya narkoba," paparnya.

Sedangakan, Kasat Narkoba Polres Bengkalis AKP Willy Kartamanah menjelaskan kepada kabarduri.com, bahwa Kabupaten Bengkalis masuk peringkat pertama kasus narkoba di Provinsi Riau. Hal tersebut terbukti hingga Oktober 2012 ini sudah 90 kasus narkoba yang ditangani Satnarkoba Polres Bengkalis.

"Satnarkoba Polres Bengkalis saat ini sudah berhasil menangkap 160 orang tersangka kasus narkoba. Dari 90 kasus, tinggal 13 kasus narkoba yang masih dilakukan pengembangan oleh Satnarkoba Polres Bengkalis," ungkap Willy.

Willy juga menegaskan, bahwa kasus narkoba tertinggi di Kabupaten Bengkalis terletak di Kecamatan Mandau. Hal tersebut dikarenakan, Kota Duri, Kecamatan Mandau merupakan pintu masuknya peredaran narkoba dari negeri jiran Malaysia, Dumai, Medan dan Pekanbaru sendiri.

"Narkoba tersebut didistribusikan di Kecamatan Mandau baru disebarluaskan. Peringkat kedua peredaran narkoba ada di Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Selat Panjang dan seterusnya. Upaya yang kita lakukan persuasif/preemtif, prefentif, represif. Kita juga terus melakukan sosialisasi bahaya narkoba, untuk mencegah pengguna narkoba semakin bertambah," tutupnya. (fely)

Foto : Kasat Narkoba Polres Bengkalis AKP Willy Kartamanah sedang memabagikan materi bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap pelajar di Kantor Desa Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Kamis (8/11).

Semarakkan Hari Pahlawan Dengan Lomba Senam Poco Poco

DURI - Pemerintahan Desa Petani Kecamatan Mandau bersama dengan Polsek Mandau dan Koramil 06 menggelar lomba senam poco - poco, Kamis (8/11)  dihalaman Kantor Desa Petani. Acara tersebut digelar demi menyemarakkan hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November setiap tahunnya.

Lomba senam poco poco yang mengundang perhatian ratusan warga setempat ini diikuti oleh 16 tim. Dimana pesertanya berasal dari berbagai instansi Pemerintahan, PKK Kecamatan, Guru, ibu-ibu Bhayangkara dan Persit Kartika Chandra Kirana.

"Kegiatan ini dalam rangka menyambut hari Pahlawan. Kita sangat berterimakasih kepada SMP N 5 Mandau yang juga ikut berpartisipasi memeriahkan acara ini. Kedepannya kita akan lebih memperhatikan segala kegiatan pendidikan. Acara ini juga bisa berjalan berkat dukungan dari Polsek Mandau dan Koramil 06 Mandau,"ujar Kades Petani, Rianto SH yang juga ketua panitia acara kepada kabarduri.com.

Kegiatan positif yang berlangsung tersebut mendapat apresiasi langsung dari Camat Mandau. "Harapan kita kalau bisa ini menjadi kegiatan tahunan. Dan kalau bisa pesertanya juga akan melibatkan para bapak-bapak,"kata Sekcam Mandau, M. Fadlul dalam sambutannya membuka acara tersebut. (fely)

Foto : Kades PEtani Rianto SH bersama Danramil 06 Mandau Kapt. Inf. Y Mendrofa dan Sekcam Mandau M Fadlul.

Ratusan Masyarakat Mandau Ikuti Penyuluhan Hukum

DURI - Penyuluhan hukum yang dibuka langsung oleh Assisten I Tatapraja Pemerintahan Bengkalis, H. Burhanuddin, Rabu (7/11) di gedung kantor Camat Mandau, diikuti oleh ratusan masyarakat kecamatan Mandau yang merupakan utusan dari masing-masing desa dan kelurahan. 

Usai membuka secara resmi sekaligus menyematkan tanda peserta secara simbolis, Assisten I Bengkalis Buehanuddin kepada kabarduri.com mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum. 

"Kenapa kita melibatkan masyarakat untuk menjadi pesertanya, karena ada sebagian kecil masyarakat kita ini yang minim sekali pengetahuannya tentang hukum. Makanya dalam kesempatan ini kita lakukan penyuluhan hukum tentang narkoba, perlindiungan anak, kompilasi hukum Islam dan juga tentang tindak pidana korupsi,"ujarnya siang itu kepada kabarduri.com.

Ditempat terpisah Kabag Hukum Pemkab Bnegkalis Mirza Afrfendy selaku pelaksanan kegiatan mengatakan bahwa kegiatan serupa juga dilaksanakan  diseluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis Kecamatan Mandau dan Pinggir adalah merupakan urutan terakhir dalam kegiatan ini.

Ditambahkannya dalam kegiatan tersebut ada 4 narasumber diantaranya dari Polres Bengkalis yaitu Kasat Narkoba AKP Willy Kartamanah, dengan materi narkoba, dari Kejaksaan Negeri Bengkalis yaitu Abdul Malik Kalang,SH dengan materi tentang tindak pidana korupsi dan dari Pengadilan Negeri Bengkalis Faizal Kamil dengan materi perlindungan anak dan dari Pengadilan Agama Bengkalis  tentang kompilasi hukum Islam

"Kita harapkan  melalui penyuluhan ini peserta dapat menjadi narasumber di lingkunagn masing masing,”harap Mirza. (fely)

Foto : Assisten I Bengkalis, Burhanuddin menyematkan tanda peserta kepada peserta penyuluhan hukum di Kecamatan Mandau.

Dana Inbup Hanya Untuk Pembangunan Desa

DURI- Sering kali masyarakat umum menggadang-gadangkan masalah dana Instruksi Bupati atau yang lebih dikenal dengan sebutan dana Inbup dikelurahan. Padahal Dana Inbup ini hanya untuk pemerataan pembangunan desa saja.

Camat Mandau H. Hasan Basri melalui Sekcam Mandau, M. Fadlul Wadji sedikit memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait program instruksi Bupati tersebut. Sementara itu untuk ditingkat kelurahan biasa dikenal dengan dana insfrastruktur yang besarnya Rp. 1 Milyar tiap kelurahan.

Untuk dana kegiatan insfrastruktur kelurahan ini dititipkan pemerintah ke SKPD Kecamatan dan dana Inbup yang untuk pemerataan pembangunan di setiap desa ini dititipkan pemerintah ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bengkalis.

Untuk itu, M Fadlul selaku Sekcam menghimbau kepada para Lurah agar menggunakan dana kegiatan infrastruktur ini dengan sebaik-baiknya. Perlu diingat pemberian dana ini tujuannya untuk membantu pembangunan yang tidak dapat disentuh oleh pihak Pemerintah Kabupaten karena disebabkan skalanya yang kecil.

Pihaknya juga berharap ke semua pihak agar dapat memaklumi adanya program-program ini agar tidak menjadi polemik di kemudian hari.

'' Kita minta agar para lurah dapat menggunakan dana itu sebaik-baiknya. Lihatlah apa yang bisa dibangun demi kepentingan umum. Semua itu dilakukan agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan pemerataan pembangunan,'' ujar M Fadlul mengakhiri pembicaraannya dengan kabarduri.com, Rabu (7/11). (fely)

Foto : Sekcam Mandau, M. Fadlul

2013 Pemkab Bengkalis Akan Bekerjasama Dengan PN Bengkalis

DURI - Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Capilduk) akan melakukan kerjasama dengan Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Capilduk Bengkalis H Zulfasa, bahwa tujuan kerjasama itu untuk mempermudah masyarakat Kabupaten Bengkalis dalam mengurus akte kelahiran.

"Sekarang ini kan masih banyak masyarakat Kabupaten Bengkalis yang belum memiliki akte kelahiran. Bahkan sudah bertahun-tahun masyarakat Kabupaten Bengkalis ada yang belum mengurus akte kelahiran anaknya. Karena kalau umur anak dari nol sampai dua bulan, pengurusan akte kelahiran masih gratis dan hanya di urus di UPTD Capilduk kecamatan masing-masing," jelas Zulfasa kepada kabarduri.com, Rabu (7/11).

Sedangkan untuk anak yang umurnya sudah melebihi dua bulan sampai satu tahun, dipaparkan Zulfasa, bahwa pengurusan aktenya harus di Dinas Capilduk di Kabupaten Bengkalis. Setelah lebih dari setahun umur anak tersebut harus memiliki rekomendasi dari Kepala Dinas Capilduk Bengkalis, lalu mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Bengkalis atau di Pengadilan Negeri Dumai.

"Untuk itu, kita tahun 2013 mendatang akan bekerjasama dengan Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis, agar mempermudah pengurusan akte kelahiran bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis dalam pengurusan akte kelahiran yang anaknya sudah melebihi umur satu tahun. Kita nantinya bersama PN Bengkalis akan melakukan sidang dilapangan," pungkasnya.

Dijelaskan lagi oleh dirinya, hal itu dilakukan untuk memperingan biaya pengurusan masyarakat jika harus ke PN Bengkalis dan PN Dumai dalam mengurus akte kelahiran anaknya yang umurnya sudah melebihi satu tahun.

"Karena kalau dalam proses pengadilan, mereka terlebih dahulu harus memiliki rekomendasi Kepala Dinas Capilduk Bengkalis. Nah, kalau untuk mengurus itu saja sudah biaya mahal. Belum lagi masyarakat harus mengurus lagi ke Pengadilan Negeri. Untuk mengurangi biaya dan mempermudah sistim dalam pengurusan akte kelahiran tersebutlah kita akan melakukan kerjasama dengan PN Bengkalis tahun 2013 mendatang," tutup Zulfasa. (fely)

Besok, Rekam e-KTP Massal Berakhir Di Bengkalis

DURI - Rekam elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) secara massal yang diperpanjang hingga 7 November (hari ini, red) akan berakhir. Namun, meskipun rekam e-KTP secara massal berakhir, masyarakat Kabupaten Bengkalis tetap bisa melanjutkan perekaman e-KTP disetiap kecamatan yang ada.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Capilduk) Kabaupaten Bengkalis H Zulfasa kepada kabarduri.com, Selasa (6/11), bahwa saat ini Dinas Capilduk Bengkalis masih menunggu arahan dari pemerintah pusat apakah ada perpanjangan perekaman e-KTP. Dirinya juga belum bisa memastikan apakah nantinya akan bayar saat lakukan rekam e-KTP setelah masa gratisnya lewat.

"Per tanggal 5 November Kabupaten Bengkalis baru mencapai 81,12 persen yang melakukan perekaman e-KTP, dengan jumlah penduduk yang sudah rekam e-KTP sejumlah 277.616 orang wajib e-KTP. Kalau pun ada instruksi perpanjangan e-KTP kita masih menunggu," paparnya.

Dikatakan Zulfasa, untuk jumlah penduduk yang sudah melalukan rekam e-KTP disetiap kecamatan per tanggal 5 November berjumlah, Kecamatan Bengkalis 44.930 orang (77,37 persen), Kecamatan Bantan 25.374 orang (91,71 persen), Kecamatan Bukit Batu 18.832 orang (99,90 persen), Kecamatan Siak Kecil 12.665 orang (93,84 persen), Kecamatan Mandau 112.395 orang (79,11 persen), Kecamatan Pinggir 37.211 (75,13 persen), Kecamatan Rupat 18.602 orang(79,30 persen), Kecamatan Rupat Utara 7607 orang (83,74 persen).

"Untuk Kecamatan Mandau sendiri, dari total penduduk 142.060 warga wajib KTP, masih ada 29.665 warga yang belum melakukan rekam e-KTP. Untuk itu, kita (Dinas Capilduk Bengkalis) terus melakukan upaya-upaya jemput bola. Namun, saat didatangi, banyak warga yang tidak ada dirumahnya," jelasnya.

Sedangkan, Camat Mandau H Hasan Basri mengatakan kepada kabarduri.com dikantornya, bahwa pihak UPTD Capilduk Mandau sudah melakukan jemput bola kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Mandau. Namun, pihak UPTD Capilduk memiliki kendala, karena warga yang wajib e-KTP tidak ada di rumah. Bahkan ada mereka yang sudah pindah.

"Kita sudah datangi rumah-rumah warga yang wajib e-KTP, tapi saat ditemui tidak ada di rumah, bahkan ada yang sudah pindah ke luar kota. Memang banyak data penduduk di Kecamatan Mandau, mereka yang sudah pindah namun tetap masih tercatat di UPTD Capilduk Mandau. Saat ini pun, untuk rekam e-KTP sudah mencapai 80 persen lebih," pungkasnya.

Hasan juga sudah mendatangi seluruh sekolah-sekolah SMA yang ada di Kecamatan Mandau, agar pelajar yang sudah wajib e-KTP bisa langsung terdata tanpa harus datang ke kantor Camat Mandau. Warga yang tidak memiliki undangan pun bisa langsung melakukan rekam e-KTP di Kantor Camat Mandau, dengan membawa KK dan KTP asli dan fotocopy.

"Sebenarnya, warga yang memiliki KTP diluar Kabupaten Bengkalis pun bisa melakukan rekam e-KTP di Kantor Camat Mandau, tanpa mereka harus pulang ke daerahnya masing-masing untuk melakukan rekam e-KTP. Karena rekam e-KTP ini kan direkam secara on-line," tutup Hasan. (fely)

Dewan Minta Incenerator Mandau Digunakan Kembali

DURI - Jangan biarkan Incenerator yang dibeli dengan uang rakyat menjadi besi tua. Fungsikan dan kelola incenerator sesuai tujuan awal dibangunnya mesin pembakar sampah itu. Proyek pengelolaan sampah moderen kalau belum rampung pembangunannya harus diberesin agar dapat difungsikan, sehingga dapat dimanfaat untuk mengelola sampah Kota Duri, kata Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bengkalis, H Arwan Mahidin Rani kepada kabarduri.com, Senin (5/11).

Pemkab Bengkalis melaui Dinas yang mengurusi sampah harus memberdayakan incenerator. Pemda Kabupaten Bengkalis sebelumnya sudah merencanakan pengelolaan sampah Kota Duri dengan matang. Karena itu incenerator dibeli dan dudukannya dibangun sedemikian rupa. Dengan incenerator itu sampah dapat dikelola dengan baik. Tidak menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) setelah diangkut dari Kota Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

Jadi, kelola kembali incenerator TPA Duri, jelasnya. Soal pengelolaan sampah moderen pembangunannya harus dirampungkan. Pemkab Bengkalis harus menjelaskannya kepada publik. Apa proyek itu sudah selesai. Kalau sudah selesai fungsikan dan manfaatkan sesuai tujuan awal. Sampah dikelola bisa menghasilkan pupuk kompos sehingga dapat bermanfaat bagi masayarakat khususnya yang memiliki pekerjaan petani kebun, imbaunya.

Seperti dilansir kabarduri.com kemarin, incenerator pembakar sampah peninggalan Bupati Bengkalis, Drs H Syamsurizal MM dibiayai oleh APBD Kabupaten Bengkalis nilai proyeknya mencapai Rp 9 miliar. Karena tidak difungsikan saat ini incenarotor jadi besi tua, dudukan mesin dari semen dan atap sudah rusak bak diterjang angin puting beliung.

Sementara proyek pengelolaan sampah moderen yang dibangun sejak tahun 2010 dan tahun 2011 lalu tidak jelas apakah sudah selesai pembangunannya ataukah masih mangkrak. Faktanya pada tahun 2012 ini proyek itu pengerjaannya tidak dilanjutkan. Kalau sudah selesai belum difungsikan.Saat Posmetro menjambangi TPA Kolam 1 hanya puluhan pipa paralon putih berdiri didasar kolam dikelilingi sampah. Kolam 2 didalam disekat beberapa kolam kecil hanya berisi air hitam aromanya busuk. (fely)

Alat Pembakar Sampah Senilai Rp 9 Miliar Di Mandau Berkarat

DURI - Alat pembakaran sampah yang terletak di tempat pembuangan akhir (TPA) di Jalan Suliki kilometer 9, Jalan Lintas Duri-Dumai, Desa Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis akhirnya berkarat. tidak hanya mesin incenerator alat pembakar sampah yang berkarat, melainkan lantai semen dan atap seng kini telah menjadi besi tua.

Hal itu terlihat dari pantauan kabarduri.com dilapangan, Minggu (4/11), tampak incenerator dan gerbong asap sudah berkarat, atap tempat dudukan mesin bolong tinggal kerangka kuda kuda atap bangunan mirip atap bangunan yang baru saja diterjang angin puting beliung.

Mesin pembakar sampah TPA ini dibangun pada masa Bupati Bengkalis, Drs Syamsurizal MM sepuluh tahun lalu. Kabarnya incenerator ini produk luar negeri lantaran itu biaya pembangunannya menelan biaya hingga Rp 9 miliar lebih dari uang rakyat yang disisihkan APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2002 lalu.

Setelah rampung pembangunan mesin pembakar sampah Duri, Kecamatan Mandau tiga tahun lalu itu. Pihak Terkait yang mengurusi sampah sempat menguji cobanya beberapa kali. Ternyata mesin hanya dicoba saja, buktinya dari selesai pembangunan hingga saat ini setelah sepuluh tahun berlalu tidak pernah difungsikan dan digunakan.

Pada zaman Bupati Bengkalis Ir H Herliyan Saleh MSc, perluasan lahan untuk TPA pun dilakukan. Lahan warga yang berada disekitar TPA diganti rugi juga pakai uang rakyat menelan biaya hingga Rp 1,5 miliar. Sayangnya lahan yang diganti rugi diatas lahan bersengketa tersebut hingga saat ini tidak jelas bagaimana ceritanya.

Meski lahan yang diganti rugi diatas tanah sengketa, proyek miliaran rupiah dari APBD Tahun anggaran 2010 lalu tetap digelontorkan untuk pembangunan proyek alat daur ulang sampah organik dan non organik dan tiga kolam limbah. Dari informasi yang dilansir dari lapangan nilai proyek ini senilai Rp 5 miliaran.

Ditempat terpisah, seorang pemulung sampah berinisial H saat dijumpai kabarduri.com di TPA mengatakan, Setahunya  pengerjaan proyek alat daur ulang sampah dan tiga kolam limbah dilaksanakan pada tahun 2010 lalu.

Awalnya alat berat menggali tanah untuk membangun dua kolam yang dalam dan cukup luas. Satu tahun kemudian alat alat berupa pipa paralon putih ukurang sedang dan drum plastik biru menyerupai drum palstik bekas tempat bahan kimia perusahaan perminyakan dipasang didalam kolam.

Pipa plastik paralon putih dan drum plastik biru ada puluhan didirikan dan dipasang didalam kolam itu. Pada kolam dua dibangun tiga kolam permanen terbuat dari beton gunanya untuk kolam limbah hasil dari daur ulang sampah yang berasal dari Kota Duri, ungkap si bocah dengan polosnya.

Timbul pertanyaan apa proyek alat daur ulang sampah dan kolam limbah sudah selesai pengerjaannya. Saat kabarduri.com menjambangi TPA peralatan daur ulang tidak berfungsi semestinya. Segala jenis sampah mengelilingi kolam 1 tempat puluhan pipa plastik paralon ukuran berdiri.

Sementara, pada kolam 2 didalamnya dibangun lagi tiga kolam permanen tempat pembuangan limbah juga tidak berfungsi. Tiga kolam kecil itu berisi air berwarna hitam. Walau tidak banyak sampah berupa goni plastik mengapung dipermukaan air, para pemulung justru sibuk beraktivitas mengais rezeki di gerbang hingga kedalam lokasi TPA Duri persis dibibir  kolam  itu.

Para pemulung pun terlihat sibuk memungut sampah-sampah palstik pakai alat yang terbuat dari besi mirip mata pancing dimasukkan kedalam goni ukuran besar. Setelah goni palstik penuh para pemulung kemudian mengumpukan dan menumpuknya ditanah tidak jauh dari 2 kolam tadi.Kalau sampah sampah plastik rasa sudah cukup dan bisa menghasilkan uang kemudian dijual kepada toke penampung sampah plastik. (fely)

Foto : Ilustrasi

Temuan Banyaknya TPS Sementara Siluman

DURI - Kebiasaan warga membuang sampah pada malam hari ditempat-tempat umum seperti dinggir jalan utama membuat UPT Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Mandau geram. Ulah warga yang tidak bertanggung jawab ini membuat keindahan kota Duri hilang. 

Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan (DPKP) Kecamatan Mandau sejauh ini sudah bekerja ekstra dalam pengangutan sampah. Tumpukan sampah masih terus saja terlihat disepanjang jalan Hangtuah dan Sudirman. Parahnya lagi sampah -samah itu dibuang tidak pada tempatnya. Dengan kata lain, TPS Siluman mulai bermunculan dimana-mana.

Tak ingin kebiasaan buruk warga ini berlanjut, kepala UPT Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Mandau meminta kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Selain itu juga, ditambahkannya bahwa masyarakat Kota Duri diminta membuang sampah pada malam hari. Mulai pukul 19.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB pada TPS yang sudha tersebar.

"Kita sudah semaksimal mungkin mengambil sampah selama 24 jam yang terbagi menjadi tiga shift. Untuk pagi hari kita mengambil sampah dari pukul 06.00 WIB hingga 09.00 WIB, ya kalau bisa buang sampah malam, paginya sudah bisa diangkut mobil sampah kita," paparnya.

Dirinya juga menegaskan, masyarakat untuk membuang sampah di tempat pembuangan sampah (TPS) sementara di Simpang Pokok Jengkol, bukan membuat TPS sementara siluman. "Tujuannya supaya masyarakat Kota Duri biasa untuk memperhatikan kebersihan Kota Duri agar terlihat indah dan bersih,"ungkapnya diakhir pembicaraan siang ini dengan kabarduri.com. (Fely)

Foto : Tumpukan sampah yang sengaja dibung warga di pinggir jalan Hangtuah

Ratusan Massa Tuntut Penghapusan Outsourcing

DURI - Ladang minyak Duri Steam Field (DSF) bisa dikatakan lumpuh total, Kamis (1/11) sejak pagi pukul 02.00 Dini hari. Ratusan massa yang berasal dari berbagai kelompok elemen masyarakat serta buruh dari komando DPC FPE SBSI Kabupaten Bengkalis menggelar aksi demo di semua gate (gerbang) DSF. Salah satu yang menjadi tuntutan para pendemo ini adalah penghapusan outsurcing atau kontrak dan PHK sepihak dipekerjakan kembali. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun kabarduri.com dilapangan, aksi ini akan berlanjut jika belum ada kesepakatan atau hitam di atas putih. Aksi demo yang berlangsung ini merupakan buntut dari kekecewaan sejumlah buruh mitra kerja PT. CPI yang di PHK tak kunjung tuntas serta sistem kontrak pendek yang menzalimi hak-hak buruh. Bus Karyawan terpaksa harus berputar balik saat hendak memasuki Lokasi gate 116 dan gate 117 di dekat turbin ,gate 125 dan gate 127 Simpang Puncak karena gerbang tertutup.

"Kita juga keberatan dengan penerimaan buruh yang tidak transparan. Buruh lokal dipecat, sementara perusahaan terima naker dari luar daerah. Aksi ini akan terus berlangsung, dan akan lebih besar lagi kalau tak ada tanggapan dari CPI,"ujar Al Hilal, Wakil Ketua II Satgas DPC FPE SBSI Kabupaten Bengkalis saat dijumpai kabarduri.com di Gate 117 (Suharto), Kamis siang.

Al Hilal juga menjelaskan, aksi penghadangan di beberapa gate DSF, dan gate Duri Camp dimulai sekira pukul 02.00 wib. Massa yang terbagi dalam beberapa kelompok mendatangi gate-gate tersebut bermaksud hendak menutup gate, agar tak bisa dilewati pekerja dan kendaraan yang keluar masuk. Namun justru security sendiri yang menutup gerbang.

Di gate 117, puluhan massa, dini hari itu mendatangi pos security yang dijaga security PT DMG. Melihat orang-orang tak dikenal datang, security tarik diri ke bagian dalam. Untuk alasan keamanan, security menutup pagar gerbang, lalu menggemboknya. Oleh massa gembok itu kemudian ditambahkan. Sebuah mobil merek Pregio milik PT Wahana dilintangkan di depan pagar tersebut dengan kondisi keempat ban kempes.

Komandan Sektor PT DMG Muslim yang dijumpai Kabarduri.com, di Gate 117 menjelaskan, gembok yang dipasang rekan-rekannya yang dinas malam, lantaran massa berusaha masuk ke DSF. " Ini langkah antisipasi agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan. Sayangnya gembok yang kami pasang dirusak pula sama orang itu (massa). Malah menambah satu gembok lagi. Saat ini orang CPI kabarnya lagi meeting. Kami masih menunggu perintah pembukaan gate," paparnya.

Sementara itu Kapolres AKBP Toni Ariadi Effendi yang dikonfirmasi situasi di lapangan sejauh ini masih kondusif. Sebanyak 200 personil dikerahkan untuk menjaga aksi tersebut jangan sampai anarkis. " Izin aksi mereka ini langsung ke Polda. Ya kalau yang menggembok ini inisiatif CPI, tak apa-apa. Kita juga tambahkan personil satu pleton dari Rohil dan Dumai," jawabnya. 

Public Relation Chevron Distrik Duri Dwi Pujosutrisno yang dikonfirmasi terkait aksi massa yang mengakibatkan aktifitas ladang minyak DSF terganggu dan buruh tak bisa kerja, belum bisa memberikan jawaban. " Saya koordinasikan dulu dengan pimpinan, nanti saya berikan tanggapan (soal aksi buruh), " katanya.(fely)

Foto : Situasi di gate 117 saat dilakukan penutupan gerbang oleh para demonstran

Ratusan Karyawan Chevron Duri Lakukan Aksi Solidaritas Bioremediasi

DURI - Sebanyak kurang lebih 300 karyawan PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI) melakukan aksi solidaritas kasus bioremediasi, Rabu (31/10) di lapangan depan Wisma Bekasap, Komplek Chevron Duri. Meskipun hujan deras turun, tidak menyurutkan semangat mereka dalam melakukan aksi tersebut.

Demikian hal tersebut dikatakan Koordinator Aksi Karyawan Chevron Duri Etrisa kepada kabarduri.com, aksi yang dimulai pukul 16.30 WIB ini bertujuan bagaimana karyawan Chevron Duri secara moral tidak menyetujui penahanan empat karyawan Chevron yang ditahan oleh Kejagung saat ini.

"Kita melakukan aksi ini, bukan atas dasar perusahaan, melainkan dasar pribadi masing-masing karyawan Chevron. Kami ingin menunjukkan kepedulian kita atas ketidakadilan Hukum dalam menyelesaikan permasalahan ini," paparnya.

Dalam aksi ini juga, karyawan Chevron melakukan penandatangganan diatas spanduk berwarna putih dimana diatasnya bertuliskan 'We Support You'(kami mendukung kamu). Tidak hanya itu saja, karyawan Chevron diberikan kebebasan menyampaikan suara mereka dalam aksi ini.

"Yang paling dinantikan saat kita membacakan surat dari balik tembok penjara, yang dibuat oleh Endah Rumbiyanti, Widodo, Kukuh ,dan Bachtiar Abdul Fatah. Keempat karyawan Chevron menuliskan bagaimana mereka bisa bertahan dalam menghadapi permasalahan yang saat ini terjadi," jelasnya.

Saat ditanyakan dimana saja dilakukan aksi ini, Etrisa menjawab, bahwa aksi solidaritas ini dilakukan disetiap Distrik Chevron yang ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan bahkan dari Amerika Serikat.

"Kalau di Sumatera, kita melakukan aksi ini serentak di Distrik Duri, Minas, dan Rumbai. Kita berharap, kasus ini bisa terselesaikan dan penangguhan penahanan karyawan Chevron bisa dikabulkan. Bagaimana pun juga mereka belum terbukti bersalah hingga saat ini," tuturnya.

Dirinya juga berharap, bermaslahan ini bisa diselesaikan secara cepat dan tepat oleh BP Migas. Karena Chevron merupakan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang dibawah pengawasan langsung BP Migas.

"Meskipun hari ini kita sudah melakukan rapat dengan BP Migas selama dua jam, namun tidak menemukan titik terang terkait permasalahan yang menimpa keempat karyawan Chevron. Untuk itu, saya secara pribadi meminta Pemerintah Indonesia secara tegas memperhatikan permaslahan ini," tutupnya. (fely)

Foto : Sebanyak kurang lebih 300 karyawan Chevron membentuk lambang aksi solidaritas kasus bioremediasi Chevron di lapangan depan Wisma Bekasap, Rabu (31/10) sore.

Balai Penyuluhan Pertanian Oleh KTNA Bengkalis

DURI - Balai penyuluhan pertanian merupakan dambaan Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Bengkalis. Hal tersebut bertujuan untuk menopang program ketahanan pangan di kabupaten ini.

Demikian hal tersebut disampaikan Ketua KTNA Bengkalis H Arwan Mahidin kepada kabarduri.com, Rabu (31/10) mengatakan, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kabupaten Bengkalis diharapkan bisa membentuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di setiap kecamatan dalam waktu dekat ini.

"Karena disetiap desa sangat diperlukan pos penyulhan pertanian untuk mengembangkan sektor pertanian yang ada. Pos peuyuluhan pertanian ini kan nantinya bisa menggalakkan usaha-usaha pertanian, perikanan maupun perkebunan dalam rangka menopang program ketahanan pangan," tuturnya.

Dikatakan dirinya, bahwa BPP dan Pos Penyuluh Pertanian ini seperti rumah sakit dan Posyandu bagi petani. Dimana, ketempat tersebutlah nantinya para petani datang untuk bertanya segala sesuatu yang mereka perlukan dalam upaya melaksanakan usaha pertanian dan meningkatkan ketahanan pangan di wilayah masing-masing.

"Tak hanya pengurus KTNA yang menilai BPP dan pos penyuluh pertanian itu diperlukan, para tenaga penyuluh pertanian yang hadir saat itu pun sangat berharap keberadaan balai dan pos penyuluhan itu terwujud," ujarnya.

Sejalan dengan itu, pengurus KTNA Kecamatan Mandau yang diketuai Ir Marbet saat ini juga tengah sibuk mempersiapkan perekrutan tenaga-tenaga potensial untuk dikaryakan sebagai PPL Swakarsa. "Sejumlah nama sudah kita kantongi untuk menjadi PPL Swakarsa ini. Kita berencana menunjuk 15 orang PPL Swakarsa untuk tiap desa dan kelurahan. Mereka akan membantu kerja PPL Dinas Pertanian," tutupnya. (nalini)

Foto : Ilustrasi

150 KK Pertanyakan Pembangunan Jaringan Listrik

DURI - Warga Dusun Makmur, Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis sebanyak 150 kepala keluarga (KK), memepertanyakan pembangunan jaringan listrik yang akan dibangun oleh PLN. Namun, hingga saat ini mereka belum juga mendapatkan penerangan tersebut dari PLN.

Hal itu disampaikan oleh, Sekretaris Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Harapan Baru, Amrin kepada kabarduri.com, Senin (29/10), bahwa proyek listrik masuk desa yang dibangun PT PLN di Desa Harapan Baru pada tahun ini diyakini tidak bakal menyentuh dusun mereka.

"Jaringan listrik yang dibangun PLN tahun ini tampaknya tidak akan menyentuh dusun kami. Padahal tiang listrik yang sedang dibangun menuju Dusun Sumber Rejo dan Bangun Sari yang hanya berjarak sekitar 300 meter saja dari rumah warga Dusun Makmur. Kenyataan ini membuat warga, pemuka masyarakat, serta ketua RT dan RW setempat sedikit kecewa," kata Amrin.

Amrin yang mewakili aspirasi mereka menuturkan, bahwa lewat program listrik desa, tahun anggaran 2012 ini PT PLN membangun jaringan listrik sepanjang lima kilometer dari KM 8 Kelurahan Talang Mandi menuju dua dusun di Desa Harapan Baru. Tiang listrik tegangan menengah untuk sekitar 800 KK calon pelanggan itu kini sudah terpancang. Tiang tegangan rendah dan jaringan kabelnya pun akan segera dikerjakan. Proyek ini diharapkan tuntas penghujung tahun ini juga.

Dengan berdirinya tiang PLN menuju dua dusun itu, kata Amrin, wajar saja warga Dusun Makmur merasa kecewa. Soalnya mereka juga sudah sangat lama mendambakan listrik masuk ke dusun mereka. "Tambahan lagi, dusun kami ini kan pusat desa. Kantor desanya ada disini. Kenapa dusun kami terkesan diabaikan," tanya Amrin.

Ditambahkannya, warga dan pemuka masyarakat di Dusun Makmur kini risau lantaran menurutnya rembug untuk penentuan lokasi pembangunan jaringan listrik PLN ini tidak melibatkan pemuka dan ketua RT/RW dari dusun mereka. "Memang warga di dusun kami tak sebanyak di dua dusun lainnya. Namun yang disayangkan sejumlah pemuka masyarakat dan ketua RT/RW adalah kenapa mereka terkesan ditinggalkan dalam musyawarah itu," ujarnya.

Sementara itu, Manajer PLN Rayon Duri, Ir Tri Haryanto yang dikontak terpisah menyebut, dirinya belum mengetahui persis apakah jaringan proyek listrik desa yang dibangun tahun ini di Desa Harapan Baru sampai atau tidak ke kantor desa di Dusun Makmur. Kalau tak sampai, menurutnya, kenapa hal itu tak dipertanyakan Kades saat menemuinya Selasa pekan lepas di Duri. Tri mengaku akan mencari informasi tentang itu terlebih dulu.

Katakanlah jaringan listrik PLN tidak sampai ke Dusun Makmur sesuai harapan warga setempat tahun ini, sambung Tri, upaya untuk membangun jaringan listrik di desa-desa akan tetap berlanjut. "Anggarannya tahun ini kan terbatas. Jadi harus bertahap. Tak bisa full semua. Kita terkendala anggaran. Ke depan akan tetap berlanjut. Tak hanya berhenti sampai disitu. Kalaupun tak lewat program listrik desa, jaringan itu bisa pula dibangun dengan dana investasi PLN atau lewat bantuan dana APBD," katanya. (nalini)

OMS Desa Harapan Baru Menjerit

DURI - Organisasi Masyarakat Swadaya (OMS) Desa Harapan Baru menjerit, pasalnya dana tahap awal untuk pembangunan rumah layak huni (RLH) tidak kunjung cair hingga saat ini. Hal tersebut disampaikan Ketua OMS Desa Harapan Baru Amrin, bahwa empat RLH yang akan dibangun tersebar di tiga dusun.

"RLH kita sebar di Dusun Pendowo sebanyak satu unit, Dusun Mamur satu unit dan di Dusun Sidorejo sebanyak dua unit. Akhirnya, keempat RLH itu hingga saat ini belum bisa dibangun karena dana tahap I belum juga kunjung cair dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis," jelas Amrin kepada kabarduri.com, Senin (29/10).

Dana tahap pertama sebesar Rp 20 juta tersebut yang belum cair, menurutnya berdampak pada pengerjaan RLH. Dimana, target penyelesaian pada akhir Desember mendatang. Dirinya pun sudah menghubungi staf terkait untuk menanyakan dana tahap I sebesar 20 persen tersebut kapan akan cair.

"Kita sudah menghubungi ke staf terkait, tapi tidak ada jawaban pasti. Kita berharap, dana itu segera bisa dicairkan dalam waktu secepatnya agar pembangunan empat unit RLH ini bisa segera dimulai," pungkasnya.

Dia mengaku, pembangunan RLH di Desa Harapan Baru termasuk agak berat dibanding desa dan kelurahan lain di kecamatan ini. Pasalnya, desa ini terletak jauh darai pusat Kota Duri. Jalan menuju desa inipun belum memadai. "Contohnya jalan ke Dusun Pendowo yang masih jalan balak. Tentu saja untuk mengangkut material bangunan kesana membutuhkan biaya yang lebih besar. Apalagi kalau jalannya becek dan berlumpur di musim hujan," katanya.

Sebagai Ketua OMS yang bakal melaksanakan pembangunan empat unit RLH itu, Amrin berharap dana awal 20 persen dari Pemkab itu tidak terlalu lama cairnya. "Waktu sudah kasip. Hanya tinggal sekitar dua bulan lagi. Kalau lama turunnya, kita khawatir pembangunan RLH ini tak bisa siap tepat waktu," ujarnya.

Meski demikian, Amrin optimis, pihaknya bisa melaksanakan pembangunan RLH itu tepat waktu. "Pengalaman tahun lalu ketika kita membangun sepuluh RLH di desa ini, waktu pengerjaannya sekitar dua bulan. Kalau dana 20 persen itu cair paling lambat awal bulan November, insya Allah pembangunan empat RLH ini bisa digesa dan siap menjelang tutup tahun anggaran," katanya lagi.

Sedangkan, Kepala UPTD Cipta Karya dan Tata Ruang Kecamatan Mandau, Luthfi Hendra mengatakan kepada kabarduri.com, bahwa pada Kamis (25/10) lalu dokumen pencairan dana RLH tahap I sudah masuk ke Kantor Bupati bagian Kesra. "Mudah-mudahan hari ini (29/10) sudah cair dan bisa dikirimkan ke OMS masing-masing desa/kelurahan," tukasnya.

Dirinya juga mengatakan, bahwa dirinya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu bagaimana perkembangan dana RLH tahap I ini. (nalini)

 

Foto : Ilustrasi

Rekam Data e-KTP di Kecamatan Mandau Diperpanjang

DURI - Perekaman data elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) di Kecamatan Mandau diperpanjang hingga 7 November mendatang. Hal tersebut disampaikan Camat Mandau H Hasan Basri MSi, bahwa kebijakan tersebut terpaksa dikeluarkan karena perekaman e-KTP masih kurang 23 persen lagi.

"Memang kalau ketentuan Kemendagri semula perekaman e-KTP akan berakhir secara nasional pada 31 Oktober mendatang. Tapi, kemarin saja yang rekam e-KTP sudah mencapai 77 persen atau sekitar 142.060 warga wajib e-KTP. Masih ada 23.00 lebih warga yang belum lakukan perekaman e-KTP," jelas Hasan Basri kepada kabarduri.com, Senin (29/10) diruang kerjanya.

Perekaman e-KTP yang dipusatkan di gedung Bathin Betuah Kantor Camat Mandau, kata Hasan, sejak Senin (22/10) lalu ramai didatangi warga yang akan melakukan rekam e-KTP. Yang mana, sebelumnya aktifitas perekaman e-KTP di Gedung Bathin Betuah terlihat sepi dari pagi hari hingga malam harinya.

"Untuk tercapainya target perekaman e-KTP di Kecamatan Mandau, saya bersama dengan UPTD Capilduk Mandau akan langsung turun langsung ke lapangan. Mulai hari ini kita akan mulai dengan mendatangi sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Mandau," tuturnya.

Dalam kegiatan jemput bola ke sekolah-sekolah itu, menurut Camat mandau Hasan Basri, pihak UPTD Capilduk mengerahkan tiga alat rekam data e-KTP. Sementara empat alat rekam lagi dioperasikan di gedung Bathn Betuah. Dia berharap, dalam sepekan ke depan, target perekaman data e-KTP di Kecamatan Mandau bisa tuntas sesuai harapan.

Sedangkan, Kepala UPTD Capilduk Kecamatan Mandau Dra Irdawati mengatakan, belum bisa memastikan berapa biaya perekaman e-KTP jika masa gratisnya sudah tidak ada lagi. "Kita sampai saat ini belum mendapatkan informasi dari Dinas Capilduk Bengkalis berapa biaya perekaman e-KTP jika sudah tidak gratis lagi," tutupnya. (nalini)

BMP Bengkalis Himbau Kontraktor Cepat Kerjakan Proyek

DURI - Dinas Bina Marga dan Pengairan (BMP) Kabupaten Bengkalis melalui Kepala Dinas BMP Bengkalis menghimbau kepada rekanan (kontraktor, red) agar mempercepat pengerjaan proyek. Hal itu dikarenakan waktu pengerjaan proyek fisik Tahun Anggaran (TA) 2012 akan segera berakhir dalam dua bulan kedepan.

"Bulan Desember, waktu terakhir pelaksanaan proyek fisik di Kabupaten Bengkalis. Meskipun cepat mengerjakan proyek fisik, rekanan juga dihimbau untuk tidak mengesampingkan kualitas dari pengerjaannya tersebut. Bukannya cepat selesai terus dikerjain asal-asalan, tapi kualitas merupakan aspek utama dari proyek tersebut," himbau Nasir kepada kabarduri.com, Minggu (28/10).

Kontraktor juga diharapkan memberikan laporan pengerjaan proyek yang dilaksanakan ke Dinas Bina Marga dan Pengairan yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Hal itu, agar bisa dilakukan pemantauan pengerjaan proyek fisik TA 2012.

"Pengawas dilapangan dan juga UPT Dinas BMP disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis saya himbau untuk melakukan pemantauan pengerjaan proyek fisik TA 2012 dengan baik. Karena bagaimana pun juga pemantauan dilapangan sangat penting, agar kita bisa tahu mana proyek yang memiliki kendala di lapangan," tuturnya.

Dirinya juga tidak habis-habisnya menghimbau rekanan, agar meletakan bahan material pengerjaan proyek tidak disembarang tempat. Sehingga mengganggu pengguna jalan. Karena bagaimana pun juga rekanan harus meletakkan bahan material ditempat yang tidak mengganggu.

"Kalau sempat mengganggu aktifitas masyarakat yang melintasi jalan tersebut kan tidak bagus juga. Iya, kalau tidak ada kecelakaan akibat bahan material yang diletakkan sembarangan. Kalau sempat ada yang kecelakaan gara-gara hal itu bagaimana," tutup Nasir, berharap kedua hal tersebut menjadi perhatian rekanan proyek fisik TA 2012 Kabupaten Bengkalis. (ainun)

Jalan Utama 5 Desa Terancam Putus

DURI - Jalan Gajah Mada yang berada di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis terancam putus. Jalan tersebut menghubungkan beberapa desa yang berada di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir, seperti Desa Harapan Baru, Desa Tasik Serai, Desa Tasik Serai Timur, Desa Melibur, dan Desa Serai Wangi.

Hal tersebut disebabkan karena curah hujan yang tinggi selama beberapa hari belakangan ini. Dua titik di Jalan Gajah Mada yang mengalami kerusakan parah di kilometer 4 dan kilometer 8.

Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan M Nasir saat dihubungi terkait permasalahan tersebut mengatakan kepada kabarduri.com, Minggu (28/10), bahwa dirinya baru mendapatkan informasi tersebut dan akan segera melakukan pengecekan. Namun, saat dirinya melakukan pengecekan peningkatan Jalan Gajah Mada belum lama ini, ditemukan truk interkuler ban 10 hingga 12 yang melintas jalan tersebut.

"Jalan Gajah Mada kan bukan diperuntukkan truk besar, apalagi truk-truk yang melintasi jalan tersebut selalu bermuatan lebih. Untuk itu, masyarakat seharusnya bersama-sama melakukan pengawasan terhadap jalan tersebut agar tidak cepat rusak. Kalau truk yang lewat banyak dan melebihi beban, tentunya umur jalan akan pendek," pungkas Nasir.

Dirinya juga mengingikan jalan tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, kendalanya saat ini bagaimana Pemkab Bengkalis dan masyarakat membangun sistim tersebut. Dimana, Pemkab Bengkalis dan masyarakat sama-sama melakukan pengawasan terhadap truk-truk yang lewat di jalan tersebut.

"Untuk pemeliharaan jalan tersebut tetap kita lakukan. Namun, tidak akan optimal kalau saja truk bermuatan lebih seringkali melintas dijalan tersebut. Seharusnya jalan tersebut bukan pemeliharaan lagi, melainkan peningkatan jalan. Kalau peningkatan jalan untuk kendaraan bertonase besar tentunya akan memakan biaya yang besar juga," tuturnya.

Sedangkan salah satu supir colt diesel yang mengangkut sawit Jarwo mengatakan, bahwa puncak kemacetan terjadi pada hari Sabtu (27/10) lalu. Dimana, panjang kemacetan hingga satu kilometer jauhnya. Kemacetan tersebut dikarenakan, banyaknya truk colt diesel bermuatan sawit dan kendaraan roda empat yang terjebak dalam kubangan lumpur yang berada ditengah jalan itu.

"Padahal jalan ini sudah diperbaiki tahun lalu, meskipun baru dalam tahap pengerasan. Di guyur hujan selama empat hari lamanya sudah hancur lagi jalannya. Untuk melintasi jalan ini saja saya bisa satu hari penuh agar bisa melewatinya," papar Suwarno kepada Metro Riau, Sabtu (27/10) saat sedang terjebak kemacetan panjang.

Warga sekitar jalan tersebut, Daniel Pakpahan mengatakan, setiap harinya ratusan kendaraan roda dua sering kali terjatuh karena licinnya jalan yang dilewati. Pemandangan seperti itu sudah lazim dilihat warga sekitar jalan tersebut. Oleh warga sekitar jalan tersebut pun diberlakukan buka tutup, agar lalu lintas bisa lancar.

"Kita sudah pakai sistim buka tutup jalan, agar lancar. Ternyata bukannya lancar, malah banyak truk pengangkut sawit yang terjebak. Truk yang terjebak pun harus ditarik dengan truk yang berada didepannya agar bisa lewat, kalau tidak mau pakai apa menariknya," tegasnya.

Warga sekitar, melalui dirinya juga meminta ketegasan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan dinas terkait, terhadap portal yang belum juga kunjung terpasang. Dirinya mengatakan juga, kalau saja jalan tersebut tidak kunjung diperbaiki akan berakibat dengan kelancaran sembako yang akan masuk ke lima desa tersebut.

"Kalau jalan ini sempat lumpuh total, karena tidak bisa dilewati. Bagaimana perekonomian di desa tersebut bisa lancar. Apalagi kita, berkebun sawit. Kalau buah sawit yang segar tidak segera dijual akan membusuk, sehingga petani sawit pun akan merugi," tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bengkalis tidak bisa dihubungi dan memberikan jawaban pasti kapan jalan tersebut akan segera dibenahi. (ainun)

Foto : Jalan Gajah Mada di kilometer 4 dan 8 terancam putus karena rusak parah akibat curah hujan yang turun secara terus menerus belakangan ini.