DURI - Besok, Senin (15/10) Bupati Bengkalis Ir H Herliyan Saleh MSc akan menandatangani nota kerja sama denga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Hal itu dikatakan Herliyan guna transparansi keuangan yang ada di pemerintahan daerah ke pusat.
"Penandatanganan ini tidak hanya untuk Kabupaten Bengkalis saja, melainkan seluruh kabupaten.kota yang ada di Provinsi Riau. Dalam hal ini, bagaimana BPK RI bisa memantau kecakapan keuangan pemerintah kabupaten/kota secara langsung atau on-line," papar Herliyan kepada kabarduri.com, Minggu (14/10).
Dijelaskan Herliyan, hal itu dilakukan BPK RI untuk bisa melakukan pengendalian dan pemantauan keuangan daerah lebih awal. Dikatakannya lagi, kalau pun nantinya ada hal-hal yang melenceng dari ketentuan yang berlaku, BPK RI bisa langsung mengetahuinya.
"Misalnya nanti uang keluar dan uang masuk akan dicatat secara on-line, jadi BPK RI akan mengawasi keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau secara on-line. Begitu keuangan sudah di masukkan ke data base, BPK RI sudah bisa melakukan pemantauan mereka," katanya.
Dirinya menilai positif hal yang dilakukan BPK RI tersebut, karena bagaimana pun juga, ruang untuk korupsi akan menjadi tidak ada sama sekali. Dengan pemantauan secara langsung oleh BPK RI setiap kabupaten/kota akan melakukan pekerjaannya secara lebih maksimal lagi. (fely)
"Penandatanganan ini tidak hanya untuk Kabupaten Bengkalis saja, melainkan seluruh kabupaten.kota yang ada di Provinsi Riau. Dalam hal ini, bagaimana BPK RI bisa memantau kecakapan keuangan pemerintah kabupaten/kota secara langsung atau on-line," papar Herliyan kepada kabarduri.com, Minggu (14/10).
Dijelaskan Herliyan, hal itu dilakukan BPK RI untuk bisa melakukan pengendalian dan pemantauan keuangan daerah lebih awal. Dikatakannya lagi, kalau pun nantinya ada hal-hal yang melenceng dari ketentuan yang berlaku, BPK RI bisa langsung mengetahuinya.
"Misalnya nanti uang keluar dan uang masuk akan dicatat secara on-line, jadi BPK RI akan mengawasi keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Riau secara on-line. Begitu keuangan sudah di masukkan ke data base, BPK RI sudah bisa melakukan pemantauan mereka," katanya.
Dirinya menilai positif hal yang dilakukan BPK RI tersebut, karena bagaimana pun juga, ruang untuk korupsi akan menjadi tidak ada sama sekali. Dengan pemantauan secara langsung oleh BPK RI setiap kabupaten/kota akan melakukan pekerjaannya secara lebih maksimal lagi. (fely)
Foto : Gedung BPK RI (source : Tribunnews.com)
Postingan
Posting Komentar